Demokrasi Indonesia, yang secara ideal menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, kini menghadapi paradoks serius akibat menguatnya praktik politik uang (money politics). Fenomena ini bukan hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga menggerogoti fondasi moral dan spiritual bangsa. Politik uang telah mengubah demokrasi menjadi arena transaksional, di mana suara rakyat tidak lagi dimaknai sebagai bentuk kedaulatan, melainkan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan.
Dampak besar praktik politik uang
Praktik politik uang menimbulkan dua dampak besar: pertama, degradasi kualitas demokrasi; dan kedua, pembusukan moral politik. Ketika politik dikuasai oleh uang, kepemimpinan publik tidak lagi ditentukan oleh kapasitas dan integritas, tetapi oleh kemampuan finansial.
Kandidat yang menang karena uang akan cenderung memandang kekuasaan sebagai investasi ekonomi yang harus dikembalikan, bukan amanah publik yang harus dijalankan dengan tanggung jawab. Akibatnya, korupsi politik menjadi hal yang tak terhindarkan, sementara rakyat menjadi korban ganda—tertipu di masa kampanye dan dikhianati di masa pemerintahan.
Di sisi lain, politik uang juga memperlihatkan lemahnya kesadaran politik masyarakat. Sebagian besar pemilih memaknai pemberian uang sebagai bagian “wajar” dari pesta demokrasi. Ketika rakyat lebih menghargai imbalan sesaat ketimbang substansi kebijakan, maka demokrasi kehilangan arah etiknya dan bergeser menjadi oligarki modal. Demokrasi yang seharusnya bermakna “pemerintahan oleh rakyat” bertransformasi menjadi “pemerintahan oleh uang.”
Untuk menjawab krisis ini, tulisan dalam dokumen mengajukan pendekatan politik profetik yang bersumber dari pemikiran Kuntowijoyo. Politik profetik adalah upaya mengintegrasikan nilai-nilai kenabian dalam praksis politik. Ia bertumpu pada tiga pilar utama: humanisasi, liberasi, dan transendensi, yang bersama-sama membentuk paradigma etis bagi penyelenggaraan kekuasaan.
Humanisasi, liberasi, dan transendensi ala Kuntowijoyo
Pertama, humanisasi adalah proses memanusiakan manusia—menghapus praktik yang merendahkan martabat, seperti eksploitasi, ketimpangan, dan manipulasi politik. Dalam konteks politik uang, humanisasi menolak logika yang menjadikan rakyat sebagai objek transaksi.
Politik seharusnya menjadi sarana memperjuangkan kesejahteraan, bukan menindas martabat warga dengan iming-iming materi. Dengan mengedepankan humanisasi, politik kembali kepada fungsinya sebagai wadah pelayanan publik, bukan ajang dagang kuasa.
Kedua, liberasi dimaknai sebagai pembebasan dari segala bentuk penindasan dan ketergantungan, baik ekonomi, sosial, maupun ideologis. Dalam kerangka ini, politik uang dilihat sebagai instrumen penindasan baru—menjerat rakyat dalam siklus kemiskinan dan ketergantungan.
Liberasi profetik menuntut perubahan struktur dan kesadaran sosial agar masyarakat berani menolak politik uang dan mengembangkan otonomi moral. Pembebasan tersebut tidak hanya bersifat material, tetapi juga spiritual: membebaskan manusia dari ilusi bahwa uang adalah penentu segalanya.
Ketiga, transendensi berfungsi sebagai fondasi moral dari dua nilai sebelumnya. Ia menegaskan bahwa politik harus berakar pada keimanan dan orientasi ketuhanan. Tanpa transendensi, politik akan terjebak dalam rasionalitas pragmatis yang mengabaikan etika.
Transendensi mengarahkan politik agar selalu berpihak pada keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan bersama, dengan kesadaran bahwa kekuasaan sejatinya adalah amanah dari Tuhan. Dengan itu, politik profetik bukan hanya alat sosial, tetapi juga sarana spiritual untuk menegakkan kebenaran dan melawan kemunkaran.
Politik uang dalam kaca mata profetik
Dalam perspektif profetik, politik uang tidak sekadar pelanggaran hukum, melainkan penyakit moral yang menandakan hilangnya nilai-nilai kenabian dalam demokrasi. Ia adalah bentuk degradasi spiritual yang menukar nilai kemanusiaan dengan kepentingan material. Oleh karena itu, solusi terhadap politik uang tidak cukup melalui regulasi atau penegakan hukum semata, melainkan harus disertai reformasi moral dan spiritual melalui pendidikan politik profetik.
Pendidikan politik profetik menjadi instrumen penting dalam membangun kesadaran baru—baik bagi elit politik maupun masyarakat. Para politisi perlu dibekali etika kenabian agar memahami kekuasaan sebagai sarana dakwah dan amar ma’ruf nahi munkar, bukan sebagai lahan ekonomi. Sementara masyarakat perlu diberdayakan agar memahami makna sejati partisipasi politik, bukan sekadar sebagai penerima manfaat sesaat.
Jika nilai-nilai profetik berhasil diinternalisasikan dalam ruang publik, maka demokrasi Indonesia dapat kembali menemukan ruhnya. Politik akan bergerak dari transaksi menuju transformasi; dari kedaulatan uang menuju kedaulatan moral; dan dari pragmatisme menuju keadilan. Politik profetik menegaskan bahwa keadaban publik hanya dapat tumbuh jika kekuasaan dibangun di atas kesadaran spiritual dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Secara konseptual, pendekatan profetik ini memberikan tawaran solusi yang lebih komprehensif dibandingkan paradigma hukum-positivistik semata. Ia tidak hanya menyoroti dimensi legal-formal politik uang, tetapi juga mengobati akar persoalannya: krisis nilai, keserakahan, dan kehilangan orientasi ketuhanan dalam politik modern. Dengan demikian, reformasi demokrasi sejati harus berangkat dari transformasi nilai—yakni menjadikan politik sebagai ruang moral, bukan pasar kekuasaan.
***
Akhirnya, politik profetik menawarkan arah baru bagi demokrasi Indonesia. Ia menempatkan nilai kemanusiaan di atas kalkulasi material, membebaskan masyarakat dari jeratan pragmatisme elektoral, dan mengembalikan politik kepada hakikatnya: sarana menegakkan keadilan dan kebenaran demi kemaslahatan bersama. Dalam pandangan ini, penyembuhan terhadap penyakit politik uang bukan hanya urusan sistem, melainkan panggilan etis untuk membangun demokrasi yang bermartabat, berkeadilan, dan berketuhanan.
*Farhan Al Farisy; Fajar Dwi Nugroho; Muhammad Rafi Al-Nafis Agung; Iqbal Al-Wafandi (Peserta Kelas Politik Progresif Institute 2025)